KALTENG.CO-Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) mendadak jadi sorotan publik setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Sintang, Kartiyus, menyampaikan kritik keras.
Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, Kartiyus secara terbuka menyentil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait penanganan api serta nasib para petugas pemadam di lapangan.
Video tersebut diunggah oleh akun media sosial Hi Pontianak pada Selasa (1/9/2026). Dalam rekaman itu, Kartiyus meminta agar Menhut memberikan perhatian lebih nyata kepada jajarannya yang tengah berjibaku memadamkan api di titik-titik rawan karhutla.
Sentilan Keras Soal Tanggung Jawab dan Logistik Manggala Agni
Kartiyus menyoroti pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilainya kurang seimbang saat krisis kebakaran terjadi. Ia mempertanyakan kinerja jajaran Kementerian Kehutanan dalam menjaga kawasan hutan agar tidak sampai terbakar.
“Hei menteri, turun tangan, bantu anak buahmu di lapangan ya. Jangan urusan penyakitnya saja diserahkan ke bupati. Jaga hutan, kalau sudah terbakar gini, bupati. Mana Raja Juli Antoni, menteri kehutanan kita. Jaga itu hutanmu, jangan dibiarkan terbakar,” tegas Kartiyus dalam cuplikan video tersebut.
Tak hanya menyoal pencegahan, Sekda Sintang ini juga menyentil pemenuhan kebutuhan dasar petugas pemadam di lapangan, seperti personel Manggala Agni dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ia menyebut masalah logistik seperti makanan bagi petugas pemadam seharusnya menjadi perhatian utama kementerian.
“Anak buahmu di Manggala Agni itu tak makan, masa bupati yang ngasih makan. Kasih makan anak buahmu yang memadamkan api itu, KPH kita itu kan anak buah Raja Juli Antoni,” lanjutnya.
Tanggapan Kementerian Kehutanan: Fokus pada Sinergi dan Kerja Nyata
Menanggapi video yang tular tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, memberikan penjelasan. Pihaknya menganggap setiap masukan dari daerah maupun masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pengendalian karhutla.
Meski demikian, Kemenhut memilih untuk tidak berfokus pada polemik pernyataan dalam video tersebut.
“Dalam situasi seperti ini, Kemenhut tidak perlu memberikan respons secara khusus terhadap setiap pernyataan atau unggahan,” kata Ristianto.
Ristianto menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah sinergi antar-instansi untuk menangani titik api yang masih mengancam wilayah Kalbar. Pengendalian karhutla, menurutnya, membutuhkan komitmen bersama dari tingkat pusat hingga daerah.
Pemerintah pusat sendiri terus memperkuat koordinasi melintasi berbagai unsur, mulai dari:
-
Pemerintah Daerah (Pemda)
-
TNI dan Polri
-
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
-
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
-
Sektor swasta dan masyarakat setempat
“Pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama, bukan satu atau dua pihak saja. Sinergi, kerja nyata, dan kepedulian seluruh pihak akan jauh lebih bermanfaat bagi perlindungan masyarakat, lingkungan, dan hutan Indonesia,” tutup Ristianto. (*/tur)