PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan dan drainase, masih menjadi salah satu keluhan utama masyarakat Kota Palangka Raya. Hal itu terungkap dari hasil reses anggota DPRD Kota Palangka Raya di tiga daerah pemilihan (dapil). Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat dari Dapil I, II, dan III telah dihimpun dan disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Kantor DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (18/8).
Menurut Subandi, tingginya aspirasi terkait perbaikan jalan dan drainase menunjukkan bahwa infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.
Kondisi jalan yang layak dibutuhkan untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi warga. Sementara drainase yang berfungsi optimal berperan penting dalam mengurangi risiko genangan, terutama saat musim hujan. Subandi juga mengapresiasi Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah merespons dan menindaklanjuti sebagian aspirasi masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur yang berjalan saat ini merupakan hasil sinkronisasi antara aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses, visi dan misi wali kota, serta Rencana Kerja (Renja) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). “Pembangunan infrastruktur yang ada sekarang, baik itu perbaikan jalan maupun jembatan, merupakan buah kolaborasi harmonis antara aspirasi reses, visi dan misi wali kota, serta Rencana Kerja (Renja) SOPD,” ujar Subandi.
Meski demikian, Subandi mengakui tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, penentuan prioritas diperlukan agar pembangunan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
Ia memastikan aspirasi masyarakat yang belum terealisasi tidak akan diabaikan. Usulan tersebut akan tetap menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai tahapan perencanaan pembangunan. “Memang harus diakui, belum semua usulan masyarakat bisa dieksekusi secara bersamaan. Pembangunan harus dilakukan secara bertahap. Insyaallah, seiring berjalannya waktu, usulan-usulan ini akan terus ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya,” tegasnya.
Subandi menambahkan, hasil reses menjadi instrumen penting bagi DPRD untuk mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Dengan sinergi tersebut, kebijakan pembangunan diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Palangka Raya. (aza)