PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan hingga 8 September 2026. Kebijakan tersebut diikuti dengan penguatan pengawasan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mencegah munculnya titik api baru.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, penguatan penanganan karhutla dilakukan dengan menambah posko di wilayah Kecamatan Jekan Raya. Posko tambahan tersebut disiapkan untuk beroperasi selama 24 jam sebagai upaya memperluas pelayanan yang sebelumnya terpusat di Kantor BPBD Kota Palangka Raya.
“Malam ini kami mengunjungi dan melihat langsung situasi serta kondisi posko. Posko ini baru dibentuk sebagai tambahan di Jekan Raya dan nantinya beroperasi selama 24 jam,” kata Fairid saat ditemui, Rabu malam (25/8).
Selain meninjau posko, Fairid juga mengumpulkan seluruh camat dan sejumlah lurah untuk memberikan penekanan terkait pengawasan wilayah. Setiap kecamatan dan kelurahan diminta membentuk tim reaksi cepat yang bertugas melakukan pemantauan serta patroli secara berkelanjutan.
Menurut Fairid, keterlibatan masyarakat di tingkat RT dan RW juga sangat penting untuk mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan aktivitas pembakaran lahan.
Laporan dari lapangan dapat diteruskan kepada tim reaksi cepat kelurahan, BPBD, maupun ditangani bersama oleh unsur kecamatan, kelurahan dan Babinsa. Dengan pola tersebut, potensi kebakaran diharapkan dapat segera diketahui dan ditangani sebelum meluas.
Perkuat Sumber Air
Di sisi lain, Pemko Palangka Raya terus memperkuat ketersediaan sumber air untuk mendukung penanganan karhutla. Salah satunya melalui pemasangan sumur bor di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan dukungan sumber air.
Di Kelurahan Petuk Katimpun, saat ini telah terpasang empat titik sumur bor dari rencana sembilan titik. Sementara di Kelurahan Kameloh Baru telah tersedia tiga titik. “Secara keseluruhan kami mengusulkan 42 titik sumber air untuk kebutuhan Kota Palangka Raya,” ujar Fairid.
Untuk memperkuat penanganan karhutla, Pemko Palangka Raya juga mengusulkan berbagai dukungan sarana dan prasarana. Bantuan yang diusulkan meliputi alat pelindung diri (APD), sarana dan prasarana pemadaman, embung portabel, flexi tank, selang, sumur bor hingga tambahan dukungan water bombing.
Sementara itu, penggunaan anggaran daerah dilakukan sesuai ketentuan untuk menghindari pembiayaan ganda dengan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. Hingga saat ini, sekitar Rp490 juta telah dicairkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Adapun kebutuhan lanjutan yang diusulkan mencapai sekitar Rp1,7 miliar untuk mendukung penanganan karhutla selama masa perpanjangan tanggap darurat selama 29 hari. (aza)