PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya membutuhkan dukungan personel, peralatan, serta anggaran yang memadai. Karena itu, DPRD Kota Palangka Raya meminta pemerintah kota memastikan proses administrasi anggaran tidak menjadi kendala dalam penanganan karhutla di lapangan.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. DPRD, lanjutnya, menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong agar pemerintah dapat bergerak cepat ketika terjadi kebakaran.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memerlukan partisipasi semua pihak. Kami dari DPRD salah satunya melakukan pengawasan di lapangan,” kata Subandi, Selasa (18/8).
Menurut Subandi, berbagai unsur selama ini telah menunjukkan komitmen dalam upaya penanganan karhutla. Namun, kondisi di lapangan yang dapat berubah sewaktu-waktu menuntut pemerintah bergerak cepat tanpa terkendala persoalan administratif.
Ia meminta apabila masih terdapat hambatan dalam proses administrasi anggaran, pemerintah kota segera melakukan penyelesaian. Hal tersebut penting agar kebutuhan operasional penanganan karhutla tidak mengalami keterlambatan.
“Kalau ada ganjalan atau hambatan mengenai administrasi proses anggaran, kami mendorong pemerintah kota segera menyelesaikannya,” ujarnya. Subandi menegaskan, persoalan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat penanganan karhutla. DPRD Palangka Raya bahkan siap memberikan dukungan apabila pemerintah kota membutuhkan tambahan anggaran.
Jika anggaran yang tersedia belum mencukupi, DPRD membuka peluang penambahan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan operasional penanganan karhutla tetap terpenuhi.
Menurutnya, dukungan anggaran sangat diperlukan untuk menunjang kesiapan personel, mobilisasi, peralatan, hingga kebutuhan operasional lainnya. Seluruh komponen tersebut harus tersedia ketika titik api ditemukan dan membutuhkan penanganan segera.
“Masalah anggaran cukup. Bahkan kami DPRD menawarkan kepada pemerintah kota, kalau memang anggaran itu kurang, kita tambah di perubahan APBD,” pungkasnya. Dengan dukungan anggaran yang memadai, DPRD berharap penanganan karhutla di Kota Palangka Raya dapat dilakukan secara cepat dan maksimal, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.(aza)