PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yetro Midel Yoseph, menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Jumat (21/8/2026). Yetro menjelaskan, pembahasan bersama TAPD dimulai pada 19 Agustus 2026 dengan membahas perkembangan kondisi ekonomi daerah, realisasi APBD, proyeksi pendapatan, arah penyesuaian belanja hingga kebijakan pembiayaan.
Pembahasan kemudian dilanjutkan pada 20 Agustus 2026 dengan pendalaman dan finalisasi struktur pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. “Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan asumsi murni dengan perkembangan kondisi aktual, sehingga kebijakan fiskal daerah tetap realistis, efektif, dan berimbang,” kata Yetro dalam laporannya.
Dari hasil pembahasan, proyeksi Pendapatan Daerah meningkat sekitar Rp197,661 miliar dibandingkan APBD murni. Salah satu sumber peningkatan berasal dari optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditetapkan sebesar Rp1,596 triliun lebih.
Target PBBKB tersebut meningkat sekitar Rp181,925 miliar dibandingkan target dalam APBD murni. Selain itu, Pajak Alat Berat juga mengalami peningkatan menjadi Rp11,194 miliar lebih atau naik sekitar Rp5,455 miliar.
Sementara itu, Badan Anggaran dan TAPD juga melakukan rasionalisasi dan rekomposisi belanja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, mandatory spending, pelayanan publik serta program prioritas yang realistis dilaksanakan hingga akhir tahun.
Berdasarkan finalisasi tersebut, Pendapatan Daerah meningkat dari Rp5,118 triliun lebih menjadi Rp5,316 triliun lebih. Sedangkan Belanja Daerah meningkat dari Rp5,452 triliun lebih menjadi Rp5,541 triliun lebih.
“Seluruh ruang fiskal yang diperoleh dari hasil rasionalisasi belanja bersama dengan tambahan atas penerimaan pendapatan daerah tersebut dialokasikan kembali melalui penyesuaian komposisi belanja yang diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan pelayanan dasar, serta pencapaian keluaran dan manfaat yang terukur bagi masyarakat,” jelas Yetro.
Defisit Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp225,239 miliar lebih. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan neto sebesar Rp225,239 miliar lebih.
Pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan Rp226,073 miliar lebih, terdiri atas penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp216,073 miliar lebih dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp10 miliar, setelah dikurangi pembayaran pembiayaan utang daerah Rp833,333 juta. Dengan struktur tersebut, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan berada pada posisi nihil.(bam)