KALTENG.CO-Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerpa wilayah Kalimantan. Susi mendesak Presiden untuk mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi terhadap oknum pengusaha yang sengaja membakar lahan demi meraup keuntungan pribadi.
Desakan tersebut disuarakan Susi melalui akun X miliknya pada Sabtu (22/8/2026), bertepatan dengan rencana kunjungan kerja Presiden Prabowo ke titik api kebakaran di Kalimantan. Susi menilai, penegakan hukum yang keras amat dibutuhkan agar perusakan lingkungan tidak menjadi agenda tahunan.
“Pak Presiden @prabowo saatnya Bapak tertibkan, hukum dan denda seberat beratnya pengusaha/ pelaku pembakaran ini,” tulis pendiri Susi Air tersebut, dikutip Minggu (23/8/2026).
Pembakaran Lahan Murah dan Praktis: Bandingkan Aturan Indonesia vs Malaysia
Sebagai pelaku usaha, tokoh asal Pangandaran, Jawa Barat ini mengaku heran atas beraninya para pemilik modal di Indonesia menggunakan metode pembakaran lahan (land clearing). Ia membandingkan kondisi pengelolaan lahan nasional dengan negara tetangga, Malaysia, yang sama-sama memiliki kawasan gambut di Pulau Borneo.
Susi menduga metode ilegal ini terus dipakai di dalam negeri karena dinilai jauh lebih ekonomis dan hemat operasional bagi korporasi.
“Di Malasya tidak ada yang berani bakar lahan untuk keperluan pembersihan lahan .. di negeri kita pemilik lahan berani dan maunya land clearance pake dibakar .. lebih murah, dan dapat abu/pupuk setelahnya. Kenapa berani di sini,” ujar Susi.
Data WALHI: 74 Persen Titik Api Berada di Area Konsesi Perusahaan
Sorotan Susi berbanding lurus dengan fakta lapangan. Bencana kabut asap yang mengepung Kalimantan selama hampir satu bulan terakhir ini terbukti mayoritas bersumber dari area yang dikuasai korporasi.
Analisis data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat sebanyak 25.524 hotspot (sekitar 74% dari total titik api di Kalimantan) terkonsentrasi di dalam kawasan izin usaha perusahaan.
| Sektor Konsesi Korporasi | Jumlah Titik Panas (Hotspot) | Status Penguasaan Lahan |
| HGU Perkebunan Kelapa Sawit | 10.739 Hotspot | Hak Guna Usaha Sawit |
| Konsesi Pertambangan | 7.880 Hotspot | Area Tambang Aktif/Izin |
| PBPH (Pemanfaatan Hutan) | 6.905 Hotspot | Perizinan Berusaha |
| Total Titik Api Konsesi | 25.524 Hotspot | 74% Total Hotspot Kalimantan |
Tingginya sebaran titik api di kawasan HGU dan konsesi tambang ini makin menguatkan desakan agar pemerintah memberlakukan sanksi denda berat dan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti lalai maupun sengaja melakukan pembakaran. (*/tur)