MUARA TEWEH, Kalteng.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara mengambil langkah strategis menghadapi musim kemarau dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu. Satgas ini dibentuk untuk memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus memperkuat mitigasi dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Pembentukan Satgas Terpadu menjadi salah satu hasil utama Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla dan BBM yang digelar di Ruang Rapat A Setda Kantor Bupati Barito Utara, Selasa (18/8).
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Barito Utara, Drs. Muhlis, dan dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin ST MT, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan A Md, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat, Kepala Pelaksana BPBD Barito Utara H. Mochamad Ikhsan, AK.S., memaparkan kondisi dan hasil deteksi dini terkait potensi Karhutla. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Distribusi H. Mastur, S.E., M.M., menyampaikan laporan mengenai ketersediaan dan harga BBM di wilayah Barito Utara.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Bupati Shalahuddin memberikan peringatan keras sekaligus instruksi kepada seluruh jajaran terkait. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan personel pemadam serta memperkuat patroli di sejumlah wilayah yang rawan terjadi Karhutla.
Pengawasan terhadap distribusi BBM juga diminta diperketat. Bupati menegaskan, setiap indikasi penimbunan, penyalahgunaan maupun pelanggaran distribusi BBM harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya meminta jajaran terkait segera memperkuat kesiapsiagaan personel pemadam dan meningkatkan patroli di wilayah rawan. Apabila ditemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan atau pelanggaran dalam distribusi BBM, segera koordinasikan dengan aparat dan instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai aturan,” tegas Shalahuddin.
Satgas Terpadu Perkuat Pengawasan BBM dan Karhutla
Bupati juga menginstruksikan pembentukan satgas khusus yang bekerja secara terpadu untuk mengantisipasi praktik penimbunan BBM sekaligus memperkuat penanganan Karhutla.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan ketersediaan energi tetap aman serta mencegah Karhutla meluas.
Sementara itu, Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani dua persoalan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa penanganan Karhutla maupun pengawasan distribusi BBM tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga masyarakat.
“Kami meminta seluruh elemen, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga masyarakat luas, untuk terus bahu-membahu dan bersinergi dalam menjaga daerah kita agar terbebas dari ancaman bencana dan krisis energi,” ujar Felix.