PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Pertalite masih terjadi di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya. Pernyataan Pertamina yang menyebut stok bahan bakar minyak (BBM) aman untuk tiga hari ke depan dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.
Hasil pemantauan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya bahkan menemukan adanya ketidaksesuaian antara volume Pertalite yang dipesan sejumlah SPBU dengan jumlah pasokan yang diterima.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan terkait proses distribusi BBM dari depo hingga ke SPBU. Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Berlianto, mengatakan temuan itu diperoleh saat pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU pada Kamis (13/8/2026).
Dalam pemantauan tersebut, petugas menemukan adanya SPBU yang memesan Pertalite sebanyak 24 kiloliter (KL), tetapi hanya menerima 16 KL. Sementara SPBU lainnya mengajukan permintaan sebanyak 16 KL, namun pasokan yang diterima hanya 8 KL. Padahal, menurut Berlianto, pihak SPBU tetap melakukan pembayaran atau deposit terlebih dahulu.
“Ada permintaan dari SPBU untuk kebutuhan BBM sebanyak 24 KL, tetapi hanya diberikan 16 KL. Ada juga yang meminta 16 KL, tetapi hanya diberikan 8 KL. Sistemnya, mereka tetap melakukan deposit terlebih dahulu di sana,” ujar Berlianto.
Ia menjelaskan, tingginya kebutuhan Pertalite di Palangka Raya turut dipengaruhi oleh perbedaan harga antara Pertalite dan Pertamax yang cukup signifikan. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite.
Peralihan tersebut kemudian meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di sejumlah SPBU. Selain itu, meningkatnya penggunaan kendaraan akibat pemadaman listrik juga dinilai turut memberikan dampak terhadap konsumsi BBM masyarakat.
Menurut Berlianto, pernyataan mengenai ketersediaan stok BBM yang aman belum sepenuhnya menjawab kebutuhan SPBU apabila jumlah pasokan yang diterima tidak sesuai dengan volume yang telah diajukan.
Ia menegaskan, informasi mengenai ketidaksesuaian pasokan tersebut bukan diperoleh berdasarkan hasil rapat ataupun laporan dari pihak lain. Temuan tersebut didapat secara langsung ketika petugas Satpol PP turun ke lapangan dan melakukan pengecekan di sejumlah SPBU.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena antrean panjang kendaraan masih terjadi. Satpol PP berharap persoalan distribusi dan kesesuaian pasokan BBM dapat segera ditelusuri agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan antrean di SPBU dapat dikurangi.(aza)