KALTENG.CO-Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memacu langkah pembenahan secara menyeluruh terhadap struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam Sidang Tahunan DPR/MPR RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden secara tegas menargetkan pemangkasan besar-besaran dengan menutup lebih dari 750 BUMN beserta anak pasukannya yang dinilai tidak produktif hingga akhir tahun 2026.
Langkah rasionalisasi ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan restrukturisasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan setiap entitas bisnis negara memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Dari 1.074 BUMN Menjadi Hanya 300 Entitas Utama
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa jumlah total BUMN beserta anak perusahaannya sebelumnya mencapai 1.074 entitas. Jumlah yang dinilai sangat gemuk dan tidak semuanya memberikan profitabilitas maupun nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Hingga pertengahan Agustus 2026, pemerintah telah mengeksekusi penutupan terhadap 290 BUMN. Proses perampingan ini akan terus berjalan secara bertahap hingga menyisakan paling banyak 300 entitas saja pada 31 Desember 2026.
“Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026 kita target hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan.
Pemerintah menegaskan bahwa kriteria utama perusahaan negara yang dipertahankan adalah yang terbukti produktif, sehat secara finansial, serta menciptakan nilai tambah (value creation) bagi kesejahteraan rakyat.
Hemat Biaya Operasional hingga Rp50 Triliun
Perampingan struktur BUMN ini terbukti memberikan dampak positif langsung terhadap efisiensi anggaran negara. Presiden menyampaikan bahwa pemangkasan jumlah BUMN berhasil memangkas biaya overhead operasional secara signifikan hingga mencapai Rp50 triliun.
Penghematan berskala besar ini bersumber dari penataan ulang berbagai komponen pengeluaran rutin perkantoran dan manajemen, antara lain:
-
Gaji dan Tunjangan: Efisiensi pada jajaran Direksi serta Dewan Komisaris BUMN yang dilikuidasi.
-
Sewa Gedung & Fasilitas Perkantoran: Pengurangan beban sewa aset properti non-vital.
-
Kendaraan Operasional & Perjalanan Dinas: Pengangkatan pos belanja dinas dan fasilitas kendaraan yang tidak efisien.
“Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun,” ungkap Presiden.
Alokasi Dana Hasil Efisiensi untuk Layanan Publik dan Rakyat
Presiden Prabowo menekankan bahwa dana efisiensi sebesar Rp50 triliun tersebut tidak akan mengendap, melainkan dialihkan secara langsung untuk membiayai program-program prioritas masyarakat yang menyentuh sektor kesehatan, pendidikan, dan papan.
+-------------------------------------------------------------------+
| ALOKASI PENGHAMATAN ANGGARAN BUMN |
+-------------------------------------------------------------------+
| [Rp50 Triliun Hasil Hemat Overhead BUMN] |
| ? |
| ????> Renovasi & Peningkatan Fasilitas Puskesmas |
| ????> Perbaikan Infrastruktur Sekolah Terpencil |
| ????> Pembangunan & Penyediaan Rumah Rakyat |
+-------------------------------------------------------------------+
“Kita bisa bayangkan, Rp50 triliun berapa puskesmas yang diperbaiki, berapa sekolah bisa direnovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa berikan,” pungkas Prabowo.
Dengan kebijakan penataan BUMN ini, pemerintah optimistis struktur BUMN ke depan akan jauh lebih lincah, transparan, profesional, serta memfokuskan seluruh daya dukungnya untuk kepentingan sosial-ekonomi masyarakat luas. (*/tur)