?PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui optimalisasi penyerapan anggaran. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Selasa (4/8/2026).
?Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, dan diikuti para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng, serta jajaran pengelola TEPRA tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
?Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakor TEPRA bertujuan untuk memantau perkembangan realisasi anggaran, mengevaluasi pelaksanaan APBN dan APBD, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi agar dapat segera dirumuskan langkah-langkah percepatan.
?Berdasarkan data hingga 31 Juli 2026, realisasi keuangan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 30,61 persen dengan realisasi fisik sebesar 32,51 persen. Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng mencatat realisasi keuangan rata-rata sebesar 39,65 persen dan realisasi fisik mencapai 44,45 persen. ?Pada tingkat pemerintah provinsi, capaian belanja tertinggi dibukukan oleh Biro Organisasi, Badan Penghubung, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Adapun di tingkat kabupaten dan kota, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan menjadi daerah dengan realisasi belanja APBD tertinggi.
?Sekda berharap seluruh perangkat daerah dapat terus meningkatkan kinerja sehingga target penyerapan anggaran pada sisa tahun anggaran 2026 dapat tercapai sesuai rencana. ?Sementara itu, saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan bahwa Rakor TEPRA tidak sekadar menjadi forum evaluasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mencari solusi dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
?Ia menekankan, bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus diimbangi dengan kreativitas, inovasi, dan peningkatan kualitas kinerja aparatur. Menurutnya, percepatan realisasi anggaran harus dibarengi dengan pelaksanaan program yang efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
?Lebih lanjut, Edy Pratowo mengajak seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperkuat koordinasi serta menyelaraskan setiap program pembangunan dengan Asta Cita Presiden dan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Dengan sinergi yang semakin kuat, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. (pra)