KALTENG.CO-Pemandangan tak biasa menghiasi sejumlah pusat perbelanjaan dan area ritel di DKI Jakarta belakangan ini. Pemasangan benteng pagar tinggi di area luar mal mendadak marak, memicu spekulasi serta keresahan di tengah masyarakat terkait potensi gangguan keamanan pada bulan Agustus ini.
Dugaan kuat menyebutkan bahwa aksi pemagaran area ritel ini lahir dari rasa trauma dan bentuk antisipasi para pengelola gedung terhadap insiden keamanan yang sempat terjadi pada periode Agustus tahun lalu.
Fenomena ini memantik perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak menganggap enteng ketakutan warga dan segera mengambil tindakan nyata.
Jangan Sekadar Klaim Aman, Ini 3 Langkah Strategis yang Didesak DPRD DKI
Menurut Kevin Wu, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa hanya berpatokan pada klaim verbal bahwa situasi ibu kota dalam keadaan aman. Pemerintah daerah dinilai perlu mengeksekusi tiga langkah strategis demi menenangkan psikologis masyarakat yang sudah telanjur waswas:
-
Kesadaran Penuh (Awareness): Seluruh pemangku kepentingan wajib menyadari dan mengakui adanya dinamika keresahan yang sedang berkembang di tengah publik.
-
Rencana Aksi Terukur: Menyusun rencana aksi bersama secara konkret untuk menjamin ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Jakarta.
-
Komunikasi Publik yang Transparan: Mengomunikasikan seluruh skenario keamanan secara terbuka dan jelas guna meredam spekulasi liar di tengah warga.
“Sudah semestinya Pemprov DKI menenangkan masyarakat dan menegaskan bahwa situasi serta kondisi di ibu kota aman-aman saja. Akan tetapi, saya pikir Pemprov DKI juga perlu menanggapi kekhawatiran masyarakat ini secara bijak dan serius,” ujar Kevin Wu pada Minggu (2/8/2026).
Optimalkan Forkopimda untuk Redam Keresahan Publik
Guna merealisasikan langkah-langkah tersebut, Kevin mendorong Pemprov DKI untuk mengoptimalkan wadah koordinasi lintas instansi yang sudah ada, yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat, pengusaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan polemik ini.
“Pemprov DKI harus berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian, masyarakat, rekan-rekan pengusaha, dan lain-lain. Dalam rangka menjawab keresahan yang sedang berkembang dan menenangkan masyarakat, keberadaan forum tersebut harus dimaksimalkan,” tegasnya.
Respon Gubernur DKI Jakarta: Kekhawatiran Pengelola Gedung Berlebihan
Menanggapi fenomena benteng pagar di area mal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memantau perubahan fisik pada area luar sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta.
Pramono menilai aksi pemagaran tersebut bersumber dari tingkat kekhawatiran yang berlebihan dari para pengelola kawasan ritel.
“Berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati, mungkin bagian dari kekhawatiran. Tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali, karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik,” ungkap Pramono saat berada di kawasan Blok M, Jumat (31/7/2026).
Pramono menjamin bahwa sinergi antara Pemprov DKI, TNI, dan Polri saat ini berjalan sangat solid untuk memastikan Jakarta tetap kondusif, aman, serta ramah bagi publik. Mengenai kekhawatiran terulangnya riak keamanan seperti periode Agustus tahun lalu, ia mengaku optimistis hal tersebut tidak akan terulang.
“Ya, kekhawatiran seperti bulan Agustus tahun lalu. Tapi mudah-mudahan nggak. Saya yakin nggak, saya yakin nggak,” pungkas Pramono. (*/tur)