MUARA TEWEH, Kalteng.co-Pelantikan dan pengambilan sumpah janji bagi 1.097 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara mendapat sambutan positif serta dukungan penuh dari kalangan legislatif. Momentum ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat reformasi birokrasi dan mendongkrak kualitas pelayanan publik di daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Beny Siswanto, menegaskan bahwa sumpah dan janji yang telah diucapkan oleh ribuan aparatur baru tersebut bukanlah sekadar prosesi formalitas belaka, melainkan komitmen moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan masyarakat.
“Status sebagai PNS adalah sebuah amanah besar untuk melayani rakyat dengan jujur, disiplin, dan penuh integritas. Proses seleksi ketat yang telah dilalui harus dibuktikan melalui kinerja nyata yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat Barito Utara,” ujar H. Beny Siswanto saat memberikan tanggapan di Muara Teweh, Rabu (4/6/2026).
Tinggalkan Zona Nyaman dan Kuasai Teknologi Informasi
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sependapat dengan arahan kepala daerah agar para ASN masa kini tidak terjebak dalam zona nyaman maupun rutinitas kerja yang monoton.
Di era transformasi digital, aparatur pemerintah dituntut untuk adaptif, menguasai teknologi informasi, serta mengedepankan budaya kerja yang kolaboratif guna mempercepat berbagai program pembangunan daerah.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam penguatan kinerja PNS baru meliputi:
-
Inovasi Pelayanan: Memotong birokrasi yang berbelit demi efisiensi layanan publik.
-
Adaptasi Digital: Memanfaatkan teknologi untuk efektivitas kerja sehari-hari.
-
Kerja Kolaboratif: Membangun koordinasi yang solid antarbidang maupun instansi.
Bijak Bermedia Sosial dan Jaga Netralitas ASN
Secara khusus, H. Beny Siswanto memberikan penekanan terkait etika bermedia sosial dan sikap netralitas yang wajib dipegang teguh oleh setiap aparatur negara.
Ia mengingatkan agar kehadiran para PNS di ruang digital tidak menimbulkan kontroversi yang berpotensi merusak citra korps maupun nama baik daerah.
“Aparatur negara harus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Di era digital ini, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jaga netralitas, hindari pelanggaran disiplin, dan jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan nama baik daerah,” tegasnya.
Terapkan Core Values BerAKHLAK
Mengakhiri keterangannya, Wakil Ketua I DPRD Barito Utara berharap seluruh PNS yang baru saja menerima Surat Keputusan (SK) dapat memegang teguh dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar (core values) ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Dengan diterapkannya nilai-nilai tersebut secara konsisten, kehadiran 1.097 PNS baru ini diharapkan mampu membawa Kabupaten Barito Utara menuju kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih meluas. (pra)