MUARA TEWEH, Kalteng.co-Langkah tegas Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, yang menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan untuk bergerak cepat dalam merealisasikan program kerja mendapat sambutan hangat dari kalangan legislatif. Kebijakan tersebut dinilai sebagai dorongan strategis untuk mengakselerasi pembangunan daerah.
Dukungan penuh tersebut salah satunya disampaikan oleh Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Nurul Anwar. Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran sangat krusial agar dampak dan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
Nurul Anwar menilai, instruksi kepala daerah ini menjadi peringatan penting bagi seluruh jajaran birokrasi untuk menyudahi pola kerja lama yang lambat, kaku, dan kurang efisien.
“Kami di legislatif sangat mengapresiasi dan mendukung penuh instruksi tegas dari Bupati Barito Utara. Percepatan anggaran ini adalah kunci utama agar roda perekonomian di tingkat kecamatan hingga kabupaten bisa bergerak lebih cepat,” ujar H. Nurul Anwar, Rabu (27/5/2026).
Stop Program Seremonial, Tiap Rupiah APBD Harus Berdampak
Lebih lanjut, Nurul Anwar sepakat dengan arahan Bupati yang melarang keras jajarannya membuat program kerja yang hanya bersifat rutinitas belaka atau sekadar seremonial non-prioritas tanpa indikator keberhasilan (output dan outcome) yang jelas.
Di tengah tantangan dinamika ekonomi serta keterbatasan anggaran daerah saat ini, efisiensi dan kejelasan efektivitas program merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Setiap rupiah APBD harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Barito Utara. Jangan ada lagi program yang sekadar menyerap anggaran tanpa memberikan manfaat riil bagi warga,” tegasnya.
Ingatkan Camat Hapus Ego Sektoral
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat wilayah, para camat turut diimbau untuk mengambil peran aktif. Nurul Anwar mengingatkan para camat sebagai ujung tombak pelayanan publik untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan sinergi, serta menghilangkan ego sektoral antarwilayah maupun instansi.
Sikap adaptif dan inovatif bupati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintahan sebelumnya dianggap sebagai momentum tepat untuk merevolusi budaya kerja birokrasi di Barito Utara.
Menutup keterangannya, H. Nurul Anwar mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk menyatukan persepsi demi memberikan pelayanan terbaik bagi kemajuan daerah. Pihak legislatif berjanji akan terus mengawal jalannya percepatan pembangunan ini.
“Mari kita samakan persepsi. DPRD akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa langkah percepatan ini tetap berjalan di koridor hukum yang benar, transparan, dan akuntabel,” pungkas Nurul Anwar. (pra)