MUARA TEWEH, Kalteng.co-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat setempat. Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya keluhan warga terkait pelayanan di RSUD Muara Teweh hingga proses administrasi BPJS yang dinilai rumit.
Rapat evaluasi yang berlangsung di ruang rapat DPRD Barito Utara pada Senin (25/5/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD, Hj. Nety Herawati, serta dihadiri oleh 10 anggota dewan lainnya.
Turut hadir dalam forum tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, perwakilan Dinas Kesehatan, pihak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga jajaran manajemen RSUD Muara Teweh.
Sorotan Tajam: Informasi Prosedur Lengkap dan AC Ruangan Panas
Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menyampaikan kritik mendalam terkait berbagai temuan di lapangan. Salah satu poin utama yang ia tekankan adalah perlunya penyediaan pusat informasi yang jelas di RSUD Muara Teweh.
“Kalau bisa di rumah sakit disiapkan informasi yang jelas terkait prosedur BPJS dan Jasa Raharja agar masyarakat tidak kebingungan ketika mengalami musibah,” ujar Patih Herman.
Tak hanya soal regulasi dan alur administrasi, fasilitas fisik tempat pasien dirawat pun tak luput dari evaluasi. Ia membeberkan keluhan warga mengenai ketidaknyamanan ruang rawat inap akibat fasilitas pendingin udara (AC) yang tidak berfungsi optimal.
“Keluhan masyarakat yang sering kami terima salah satunya terkait ruang rawat inap yang panas. Ini harus segera ditangani agar pelayanan rumah sakit lebih maksimal,” tegasnya.
Selain itu, Patih Herman mendesak Dinas Kesehatan untuk melakukan pemerataan tenaga medis hingga ke desa terpencil, serta meminta kepastian perlindungan bagi pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan meski pihak perusahaan tempat mereka bekerja mengalami tunggakan iuran.
7 Poin Rekomendasi Penting Hasil RDP DPRD Barito Utara
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal aspirasi masyarakat, RDP tersebut menghasilkan 7 poin rekomendasi strategis yang ditujukan kepada instansi dan pihak terkait:
-
Peningkatan Layanan RSUD: RSUD Muara Teweh diwajibkan untuk membenahi dan meningkatkan mutu pelayanan pasien secara menyeluruh.
-
Pos Layanan BPJS 24 Jam: BPJS Kesehatan diharapkan menugaskan personel di RSUD Muara Teweh selama 24 jam penuh, dengan fasilitas ruangan khusus yang disiapkan oleh pihak rumah sakit.
-
Pemerataan Nakes: Dinas Kesehatan diminta segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
-
Insentif Tenaga Medis: Pemberian tunjangan khusus atau insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah-wilayah tertentu/terpencil.
-
Akomodasi Kecelakaan Tunggal: Perlindungan bagi korban kecelakaan tunggal agar dapat diakomodir melalui skema BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
-
Jaminan Rawat Jalan: Kepastian agar pasien dengan kategori rawat jalan tetap terjamin oleh fasilitas BPJS.
-
Transparansi Dana BLUD: Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib dijelaskan dan dipaparkan secara transparan kepada DPRD, termasuk rincian dana terpakai, sisa anggaran, hingga dana yang didepositokan. (pra)