MUARA TEWEH, Kalteng.co-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Muara Teweh, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan pada Senin (25/5/2026).
Pertemuan ini difokuskan untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat di Barito Utara.
Rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di ruang rapat DPRD Barito Utara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati.
Dalam pengantarnya, Nety menjelaskan bahwa RDP ini diselenggarakan sebagai wadah jembatan aspirasi warga sekaligus forum evaluasi berkala. Pembahasan mencakup peningkatan kualitas layanan medis di RSUD Muara Teweh, efektivitas jaminan BPJS Kesehatan, hingga cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dan tenaga kesehatan (nakes).
“Kita semua tahu betapa pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Muara Teweh agar masyarakat yang membutuhkan bantuan medis bisa mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan optimal,” tegas Hj. Nety Herawati.
Dorong Petugas BPJS Standby 24 Jam dan Optimalisasi UHC
Salah satu poin krusial yang mencuat dalam forum RDP tersebut adalah kemudahan akses administrasi bagi pasien. Komisi I DPRD Barito Utara mendorong manajemen BPJS Kesehatan untuk dapat menempatkan petugas pelayanan secara bergantian selama 24 jam penuh di RSUD Muara Teweh.
Kehadiran petugas BPJS secara nonstop di lingkungan rumah sakit dinilai sangat vital untuk membantu pasien emergency maupun keluarga pasien yang kerap terkendala urusan administrasi pada jam-jam krusial.
Tak hanya itu, pengaktifan dan integrasi program Universal Health Coverage (UHC) di seluruh Puskesmas se-Kabupaten Barito Utara turut menjadi sorotan utama. DPRD meminta Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan mempererat sinergi agar cakupan jaminan kesehatan gratis ini benar-benar terjangkau hingga ke pelosok desa.
Isi Kekosongan Nakes dan Usulkan Tunjangan Khusus
Di sisi lain, jajaran legislatif juga menyoroti pemerataan distribusi tenaga kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dinas Kesehatan Barito Utara diminta bergerak cepat untuk memetakan dan mengisi kekosongan nakes di sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas yang masih kekurangan personel.
Untuk menjaga kestabilan dan motivasi kerja para pelayan kesehatan di daerah terpencil, DPRD mengusulkan adanya kebijakan insentif khusus dari pemerintah daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengkaji kembali pemberian tunjangan atau insentif khusus bagi para tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah-wilayah dengan akses sulit atau kondisi tertentu,” ujar Nety menambahkan.
Melalui penyelenggaraan RDP ini, DPRD Barito Utara berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, penyedia layanan kesehatan, dan badan penyelenggara jaminan sosial dapat semakin solid. Sinergi yang kuat ini diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang responsif, adil, dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Barito Utara. (pra)