MUARA TEWEH, Kalteng.co-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara terus berkomitmen menghadirkan produk hukum berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja strategis pimpinan dan anggota DPRD Barito Utara ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Rabu (20/5/2026).
Kunjungan kerja ini berfokus pada tahapan penyelarasan serta sinkronisasi dua naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Barito Utara. Langkah harmonisasi ini sangat penting untuk memastikan seluruh klausul yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi.
Memperkuat Landasan Akademik, Yuridis, dan Sosiologis
Penyelarasan naskah akademik di tingkat kanwil menjadi bukti nyata profesionalisme lembaga legislatif Barito Utara. Langkah ini menjamin setiap kebijakan daerah yang digodok memiliki landasan akademik, yuridis, dan sosiologis yang matang sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Dengan dasar penyusunan yang kokoh, regulasi yang dilahirkan nantinya dipastikan mampu menjawab berbagai dinamika serta kebutuhan riil masyarakat di bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
Melalui diskusi dan konsultasi mendalam bersama tim ahli Kanwil Kemenkumham Kalteng, rombongan legislatif membedah secara menyeluruh substansi, asas pembentukan, hingga kesesuaian norma hukum dari kedua Raperda inisiatif tersebut.
Jamin Regulasi Implementatif dan Bebas Cacat Hukum
Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP, menegaskan bahwa proses harmonisasi bersama Kemenkumham merupakan tahapan krusial yang tidak boleh dilewati. Hal ini dilakukan demi melahirkan produk hukum yang bersih, komprehensif, dan siap diimplementasikan di lapangan.
“Sinkronisasi bersama Kementerian Hukum ini menjadi langkah yang sangat penting guna menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara,” tegas Hj. Mery Rukaini.
Ia menambahkan, keterlibatan Kemenkumham Kalteng juga menjadi ajang penguatan kapasitas para anggota dewan dan sekretariat dalam penyusunan draf hukum (legal drafting).
“Melalui proses harmonisasi ini, kami berharap dapat memperkuat legal drafting dewan, sehingga peraturan yang disahkan nantinya benar-benar efektif dan tidak cacat hukum,” pungkas Mery Rukaini.
Dengan terlaksananya sinkronisasi ini, DPRD Kabupaten Barito Utara optimistis pembahasan Raperda inisiatif selanjutnya akan berjalan lancar, efektif, serta mampu menjadi payung hukum yang kuat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luas. (pra)