MUARA TEWEH, Kalteng.co-Upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara.
Komitmen kuat tersebut dibuktikan lewat kunjungan kerja bersama ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Rabu (13/5/2026).
Dalam agenda strategis tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Hasrat, S.Ag., turut mendampingi rombongan pemda.
Kehadiran wakil rakyat ini menjadi simbol solidnya sinergi antara fungsi pengawasan legislatif dan eksekusi program oleh eksekutif dalam memperbaiki sistem tata kelola di daerah.
Bahas Evaluasi MCSP dan Transparansi Anggaran
Kunjungan kerja berbentuk Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan ini dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T. Pertemuan tersebut secara khusus membedah capaian indikator Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di Kabupaten Barito Utara.
Dalam diskusi intensif tersebut, Pemkab Barito Utara secara terbuka menyampaikan pemetaan area yang masih memerlukan pembenahan mendasar. Beberapa sektor krusial yang menjadi fokus perbaikan meliputi:
-
Sinkronisasi Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD agar selaras dengan arah pembangunan daerah.
-
Teknis Pengadaan Langsung yang lebih terukur dan efisien.
-
Optimalisasi penggunaan e-purchasing untuk pengadaan barang dan jasa.
-
Penertiban tata kelola hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan agar tersalurkan secara akurat dan tepat sasaran.
Komitmen Legislatif Mengawal Reformasi Sistem
Menanggapi poin-poin evaluasi tersebut, H. Hasrat, S.Ag., yang juga merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan bahwa DPRD Barito Utara memberikan dukungan penuh terhadap reformasi sistem yang diusung pemda.
Menurut Hasrat, kehadiran legislatif di markas KPK bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen pengawasan yang konstruktif demi kepentingan masyarakat luas.
“Kehadiran DPRD dalam rombongan ini adalah bentuk komitmen nyata kami tidak hanya mengawasi dari jauh, tetapi juga mendampingi dan memastikan proses perbaikan tata kelola berjalan sesuai regulasi,” ujar Hasrat.
Sebelumnya, Hasrat juga konsisten menyuarakan pentingnya perencanaan pembangunan yang komprehensif dan adaptif, khususnya dalam pembahasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ia meyakini bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran adalah kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.
Sinergi Eksekutif-Legislatif Demi Pemerintahan Berintegritas
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim KPK, khususnya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, atas bimbingan dan arahan teknis yang diberikan.
Bupati menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan internal melalui peran Inspektorat serta menanamkan budaya kerja berintegritas di seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Keterbukaan menjadi langkah awal yang berani untuk melakukan transformasi sistem secara berkelanjutan,” tegas Shalahuddin.
Melalui kolaborasi erat antara jajaran eksekutif, dukungan penuh anggota DPRD seperti H. Hasrat, serta supervisi berkala dari KPK, Pemkab Barito Utara optimistis pembenahan sektor-sektor vital ini mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi dan makin dipercaya publik. (pra)