CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai tetap harus diikuti dengan pembenahan terhadap berbagai catatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi, Kamis, 25 Juni 2026, menegaskan hasil evaluasi laporan keuangan seharusnya menjadi dasar untuk memperbaiki kelemahan yang masih ditemukan.
Pemprov Kalteng sebelumnya kembali memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi WTP ke-12 secara berturut-turut.
Namun menurut DPRD, opini WTP tidak berarti seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan sudah tanpa kekurangan.
Rekomendasi dan catatan dalam hasil pemeriksaan tetap harus ditindaklanjuti secara serius.
DPRD akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan langkah perbaikan benar-benar dilakukan dan tidak berhenti pada proses administratif.
Evaluasi juga diminta diarahkan kepada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perekonomian menjadi beberapa bidang yang dinilai masih membutuhkan perhatian.