KAPUAS, Kalteng.co – Gelombang keluhan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. DPRD Kabupaten Kapuas mendesak PT PLN (Persero) untuk segera mengambil langkah konkret demi memulihkan pasokan listrik agar kembali normal.
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, S.Hut., M.M., menegaskan bahwa gangguan pasokan listrik yang berlangsung cukup lama telah berdampak luas, mulai dari terganggunya aktivitas harian warga hingga memicu kerugian ekonomi bagi para pelaku usaha.
“Gangguan pasokan listrik tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari, juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, perkantoran, sektor pendidikan, hingga pelayanan publik,” tegas Ardiansah, Jumat (3/7/2026).
Tuntut Hak Konsumen dan Kejelasan Kompensasi
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Awo ini mengingatkan bahwa masyarakat telah menjalankan kewajibannya sebagai pelanggan, baik melalui pembayaran tagihan bulanan maupun pembelian token listrik secara rutin. Oleh karena itu, masyarakat berhak menerima jaminan pasokan listrik yang andal dan berkualitas.
Apabila terjadi gangguan berulang atau durasi pemadaman terlalu lama, PLN dinilai wajib bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi sesuai dengan regulasi perlindungan konsumen yang berlaku.
Poin Tuntutan DPRD Kapuas kepada PLN:
• Pemulihan Cepat: Mengambil tindakan teknis secara konkret untuk menormalkan kembali pasokan daya.
• Pemberian Kompensasi: Memberikan ganti rugi atau kompensasi layak kepada pelanggan terdampak.
• Transparansi Informasi: Menyampaikan pengumuman resmi mengenai penyebab pemadaman dan estimasi waktu penanganan secara berkala.
“Langkah tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PLN sekaligus memberikan kepastian bahwa hak pelanggan tetap terlindungi,” lanjut Awo.
Pentingnya Transparansi Komunikasi dan Solusi Jangka Panjang
Selain masalah teknis perbaikan, Ardiansah menyoroti minimnya transparansi komunikasi dari pihak PLN saat terjadi gangguan. Menurutnya, informasi yang cepat dan jelas sangat dibutuhkan agar warga serta pelaku UMKM dapat melakukan antisipasi awal sebelum pemadaman terjadi.
DPRD Kabupaten Kapuas mendorong Pemerintah Kabupaten Kapuas beserta instansi terkait untuk duduk bersama dengan jajaran manajemen PLN guna merumuskan solusi jangka panjang demi memperkuat keandalan sistem kelistrikan di wilayah Kapuas.
“Informasi dan komunikasi yang baik akan membantu masyarakat mempersiapkan diri, agar meminimalkan dampak akibat terhentinya pasokan listrik. Kita juga mendorong pemerintah daerah bersama pihak terkait agar terus berkoordinasi dengan PLN guna mencari solusi dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kabupaten Kapuas,” tutupnya. (yud)