KUALA KAPUAS, Kalteng.co – Persoalan pemadaman listrik bergilir yang masih terus terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kapuas mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu aktivitas harian warga, sehingga membutuhkan penanganan cepat dan kejelasan resmi dari pihak PLN.
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Lisna Mariatun, S.Hut, SH mendesak PLN untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai akar penyebab pemadaman. Selain itu, kepastian mengenai durasi atau batas waktu sistem pemadaman bergilir ini sangat ditunggu oleh masyarakat.
“Yang menjadi pertanyaan masyarakat, mengapa pemadaman bergilir ini masih terus berlanjut. Kami berharap PLN dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi kelistrikan saat ini,” tegasnya, Senin (03/08/2026).
Dampak Pemadaman Listrik terhadap Aktivitas Warga
Pemadaman listrik yang terjadi secara berulang kali ini terbukti mulai melumpuhkan berbagai sektor vital di Kabupaten Kapuas. Beberapa bidang yang terdampak langsung antara lain:
• Sektor Usaha dan UMKM: Pelaku usaha kecil hingga menengah mengalami kendala operasional yang berpotensi menurunkan pendapatan harian.
• Pelayanan Publik: Fasilitas dan layanan publik terhambat akibat keterbatasan pasokan energi listrik.
• Aktivitas Rumah Tangga: Kegiatan harian warga menjadi terganggu, terutama yang bergantung pada peralatan elektronik.
Keterbukaan informasi dari pihak penyedia jasa kelistrikan dinilai sangat krusial agar masyarakat tidak merasa dirugikan tanpa kejelasan.
DPRD Tegaskan Pentingnya Transparansi dari PLN
Legislator Kapuas tersebut menekankan bahwa penyampaian jadwal pemadaman saja tidak cukup. Pihak PLN diminta lebih transparan dalam membagikan detail informasi teknis di lapangan.
“Pemadaman tentu berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Karena itu, informasi yang jelas sangat dibutuhkan agar warga mengetahui kondisi sebenarnya dan bisa mengantisipasi dampaknya,” lanjutnya.
Beberapa poin penting yang diminta DPRD Kapuas kepada PLN meliputi:
1. Penjelasan detail mengenai penyebab utama gangguan sistem kelistrikan.
2. Pemetaan wilayah mana saja yang terdampak pemadaman bergilir.
3. Langkah konkret dan estimasi waktu perbaikan yang sedang dilakukan.
Keterbukaan ini dianggap penting untuk mencegah timbulnya berbagai spekulasi dan dugaan liar di tengah masyarakat terkait ketersediaan pasokan listrik di Kabupaten Kapuas. DPRD Kabupaten Kapuas berharap kendala teknis ini dapat segera diatasi agar pelayanan listrik kembali normal dan masyarakat tidak perlu menghadapi pemadaman berkepanjangan. (yud)