PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menghadapi tantangan. Dari sekitar 14.565,03 kilometer jalan kabupaten/kota, baru 38,44 persen yang masuk kategori mantap. Sementara 61,56 persen lainnya masih dalam kondisi belum mantap.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran. Ia meminta pembangunan infrastruktur tidak hanya diarahkan pada kawasan yang sudah berkembang, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan hingga daerah terpencil.
“Kalteng ini wilayahnya memang luas. Tapi jangan sampai karena luas wilayah, masyarakat di pedalaman, pesisir, perbatasan, dan daerah terpencil justru menerima pelayanan publik yang lebih rendah,” ujar Maryani, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, luas wilayah Kalteng memang menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pembangunan. Namun, kondisi geografis tersebut perlu diimbangi dengan strategi pembangunan yang mampu memastikan masyarakat di berbagai kawasan memperoleh akses pelayanan publik dan infrastruktur secara layak.
Maryani mengatakan, persoalan kemantapan jalan perlu mendapat perhatian serius karena infrastruktur transportasi memiliki fungsi penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Jalan menjadi penghubung antara permukiman dengan pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, kawasan produksi hingga pasar.
“Kalau melihat datanya, dari sekitar 14.565 kilometer jalan kabupaten/kota, yang mantap baru 38,44 persen. Artinya masih ada sekitar 61,56 persen yang kondisinya belum mantap,” katanya.
Ia menjelaskan, kondisi jalan yang belum layak dapat memberikan dampak berantai terhadap aktivitas masyarakat. Selain menghambat mobilitas sehari-hari, keterbatasan akses transportasi juga dapat memengaruhi kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat maupun hasil produksi dari berbagai daerah.
Bagi masyarakat yang berada di kawasan sentra produksi, kata Maryani, ketersediaan jalan menjadi bagian penting untuk membawa hasil pertanian, perkebunan maupun komoditas lainnya menuju pasar. Semakin baik konektivitas antarwilayah, semakin terbuka pula peluang masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.
“Jalan itu bukan hanya soal orang bisa lewat atau tidak. Ini berkaitan dengan distribusi barang, mobilitas masyarakat, sampai bagaimana hasil produksi dari daerah bisa dibawa dan dijual ke pasar,” jelasnya.
Maryani mendorong Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten/kota melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur secara lebih terukur sebelum menentukan prioritas pembangunan. Ruas jalan dengan tingkat kerusakan tinggi serta memiliki peran penting terhadap mobilitas masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program.
Ia juga meminta pembangunan tidak hanya berorientasi pada kawasan yang telah memiliki akses relatif baik. Wilayah yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas perlu masuk dalam prioritas pembangunan agar kesenjangan pelayanan antarwilayah dapat dikurangi secara bertahap.
Menurutnya, peningkatan kualitas jalan juga berkaitan erat dengan upaya memperkuat perekonomian daerah. Infrastruktur yang memadai dapat membantu memperlancar arus barang, mengurangi hambatan distribusi serta memudahkan masyarakat mengakses berbagai pelayanan publik. “Bagaimana kita bisa bicara pertumbuhan ekonomi kalau jalan yang menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat masih belum layak,” pungkasnya. (bam)