CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Tingginya ketergantungan Kalimantan Tengah (Kalteng) terhadap dana transfer pemerintah pusat kembali menjadi sorotan DPRD dalam evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Persoalan tersebut dibahas Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rapat yang berlangsung Senin, 13 Juli 2026, dan menjadi bagian dari perkembangan pembahasan yang disampaikan Rabu, 15 Juli 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalteng Riska Agustin dan dihadiri Penjabat Sekda Kalteng Linae Victoria Aden bersama jajaran perangkat daerah.
Sebelumnya, komisi-komisi DPRD telah melakukan pendalaman bersama OPD mitra pada 8–10 Juli 2026.
Hasil pembahasan tersebut kemudian dikompilasi sebagai bahan evaluasi Banggar.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pusat.
Keterlambatan penyaluran sebagian dana transfer juga disebut memberikan dampak terhadap pengelolaan kas daerah.
DPRD mendorong Pemprov memperkuat perencanaan fiskal agar kondisi serupa tidak terlalu memengaruhi pelaksanaan program pemerintah.
Pengelolaan aset daerah, efektivitas dana transfer serta sistem pengendalian internal juga diminta diperbaiki.
Pada saat yang sama, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dinilai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan ketahanan fiskal Kalteng.
Pemprov menyatakan akan memperkuat perencanaan pendapatan, pengelolaan kas serta penggalian sumber PAD.
DPRD berharap langkah tersebut membuat struktur keuangan daerah lebih tahan terhadap perubahan kebijakan maupun keterlambatan transfer dari pemerintah pusat.