PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya dalam Rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp509 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar Rp170 miliar dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp339 miliar.
Kenaikan tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya dalam pembahasan awal Rancangan APBD 2027. Dewan ingin memastikan target PAD yang ditetapkan pemerintah kota memiliki dasar perhitungan yang realistis dan didukung potensi penerimaan yang terukur.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi mengatakan, sejumlah catatan terkait target pendapatan daerah telah disampaikan delapan fraksi dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (5/10).
Pandangan fraksi tersebut mencakup arah kebijakan pendapatan, postur belanja hingga strategi pembangunan daerah.
“Target PAD naik tajam dari Rp339 miliar menjadi Rp509 miliar. Nanti kita akan perdalam di tingkat Banggar, apakah target-target penerimaan tersebut masuk akal dan realistis untuk dicapai di lapangan atau tidak,” kata Subandi.
Menurutnya, secara keseluruhan pendapatan daerah Palangka Raya pada 2027 diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp1,4 triliun dari Rp1,2 triliun pada 2026. Namun, kenaikan PAD menjadi salah satu poin yang akan mendapat perhatian khusus dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
DPRD, lanjut Subandi, tidak mempersoalkan kenaikan target pendapatan selama didukung kajian dan perhitungan yang kuat. Dewan akan mencermati sumber penerimaan yang menjadi dasar peningkatan PAD, termasuk potensi pajak, retribusi serta sumber pendapatan baru.
“Manakala target itu terbukti realistis dan sejalan dengan potensi pos-pos pendapatan yang ada, tentu DPRD akan sepenuhnya mendukung langkah pemerintah kota dalam mendongkrak pendapatan daerah tersebut,” pungkasnya.
Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanggapan Wali Kota Palangka Raya terhadap pandangan umum fraksi, sebelum masuk ke pembahasan lebih mendalam antara Banggar DPRD dan TAPD.(aza)