KUALA PEMBUANG, Kalteng.co-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan terus mengawal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui Fraksi PDI Perjuangan, wakil rakyat mendorong agar Perubahan APBD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk memperkuat sektor pelayanan dasar dan mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
Pesan tegas tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Seruyan dari Fraksi PDIP, Subani, saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Seruyan 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Seruyan.
Pelayanan Dasar Harus Tetap Jadi Prioritas
Dalam penyampaiannya, Subani menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh terabaikan dalam setiap tahapan penganggaran daerah. Kebijakan alokasi anggaran pada Perubahan APBD hendaknya langsung menyasar program-program yang berdampak nyata bagi publik.
“Pelayanan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas dalam perubahan anggaran daerah,” tegas Subani di hadapan forum rapat paripurna.
Ia menilai, penyesuaian postur anggaran harus menaruh perhatian besar pada sektor-sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh seluruh warga Seruyan.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Merata
Selain penguatan pelayanan dasar, Fraksi PDIP DPRD Seruyan juga menggarisbawahi krusialnya percepatan pembangunan infrastruktur fisik. Pembangunan sarana dan prasarana dinilai menjadi kunci utama untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.
Subani menuturkan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur wajib berpedoman pada skala prioritas dengan memperhatikan azas keadilan dan pemerataan antarwilayah di Kabupaten Seruyan.
Beberapa poin penting terkait pengalokasian anggaran infrastruktur meliputi:
-
Skala Prioritas: Menjangkau program-program fisik yang mendesak dan berdampak luas.
-
Pemerataan Wilayah: Memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di satu kawasan, tetapi menyentuh seluruh pelosok regensi.
-
Solusi Kendala APBD Murni: Menjawab kebutuhan pembangunan riil yang belum terakomodasi secara optimal pada APBD murni sebelumnya.
Sinergi Pemkab dan DPRD Seruyan
Dorongan dari Fraksi PDIP ini sejalan dengan agenda pembahasan Perubahan APBD 2026 yang tengah digodok bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan dan DPRD. Pihak pemerintah daerah menyatakan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kapasitas keuangan daerah, sasaran pembangunan daerah, serta dinamika kebutuhan selama tahun berjalan.
Dengan adanya kesamaan visi ini, Fraksi PDIP berharap setiap lembar rupiah yang dialokasikan dalam kebijakan APBD Perubahan 2026 benar-benar terhubung langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pemerataan pembangunan di Kabupaten Seruyan. (fik)