KALTENG.CO-Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman resmi memulai masa tugasnya usai menjalani prosesi serah terima jabatan dengan Djamari Chaniago. Mengawali kepemimpinannya, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini langsung menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh jajaran Kemenko Polkam untuk memetakan isu-isu strategis nasional yang memerlukan penanganan cepat.
Langkah Cepat Penanganan Karhutla di Sumatra dan Kalimantan
Dalam arahannya, Dudung mengungkapkan bahwa penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan menjadi salah satu prioritas utama yang diamanatkan kepadanya. Mengingat dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan, Kemenko Polkam akan bergerak cepat memimpin koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Dudung memastikan bakal turun langsung ke titik-titik rawan bencana di lapangan untuk meninjau penanganan karhutla secara presisi.
Menjaga Kondusivitas Politik dan Sikap Terhadap Dinamika MK
Selain bencana lingkungan, stabilitas politik dan keamanan nasional turut menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Dudung menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan Presiden agar iklim politik dan keamanan di Indonesia tetap kondusif, terutama di tengah berbagai dinamika yang sedang berkembang di masyarakat.
Menanggapi maraknya perhatian publik terkait proses pengujian undang-undang dan gugatan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), Dudung mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menghormati supremasi hukum. Ia menekankan pentingnya menunggu dan menjunjung tinggi apa pun keputusan yang nantinya ditetapkan oleh Majelis Hakim MK, serta menghindari pembentukan persepsi liar yang berpotensi memecah belah persatuan.
Sowan ke Parpol dan Penguatan Sinergi Penegak Hukum
Untuk memastikan situasi politik dan keamanan tetap terkendali, Kemenko Polkam bakal memperkuat konsolidasi lintas sektor. Pendekatan persuasif dan komunikasi politik akan dikedepankan, salah satunya melalui agenda silaturahmi (sowan) ke para pimpinan partai politik.
Langkah ini diselaraskan dengan sinergi intensif bersama jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung guna memastikan stabilitas nasional tetap terjaga secara kokoh.