PALANGKA RAYA, Kalteng.co-Pemerintah pusat didesak tidak hanya mengandalkan laporan dari daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Desakan itu disampaikan melalui gerakan #SupayaMerekaMerasakan yang digelar di Tugu Soekarno, Kota Palangka Raya, Minggu (4/10/2026) malam. Aksi tersebut sekaligus menjadi seruan agar karhutla di Kalimantan mendapat perhatian lebih serius dan didorong untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.
Seruan tersebut disampaikan sejumlah elemen mahasiswa dan aktivis, di antaranya Gubernur BEM FISIP UPR Yosafat Menteng, Aktivis Brand News Indonesia Virdian Aurellio, serta Gubernur BEM FH UPR Naomi Simamora.
Aktivis Brand News Indonesia Virdian Aurellio mengatakan, pihaknya membawa delapan tuntutan nasional dalam gerakan tersebut. Salah satunya meminta pemerintah menetapkan karhutla Kalimantan sebagai bencana nasional serta memastikan masyarakat terdampak menjadi prioritas penanganan.
“Pertama, tetapkan karhutla Kalimantan sebagai bencana nasional dan tunjukkan prioritas pemerintah kepada masyarakat terdampak,” ucap Virdian.
Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah mencabut, mengadili, dan mengumumkan secara terbuka korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Kalimantan. Mereka juga meminta adanya penguatan manajemen dan transparansi anggaran penanganan karhutla Kalteng agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan masyarakat.
“Hentikan pemotongan anggaran kebencanaan dan kembalikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk pemulihan penuh hutan Kalimantan,” tegasnya.
Tuntutan lainnya menyasar persoalan kebutuhan dasar masyarakat selama karhutla. Pemerintah diminta menyelesaikan kelangkaan BBM, memastikan akses air bersih dan persoalan pemadaman listrik melalui rencana penanganan yang transparan. Mereka juga meminta pemulihan serta bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat yang terdampak karhutla.
“Prioritaskan pemulihan dan gratiskan bantuan kesehatan untuk masyarakat terdampak karhutla,” sebut Virdian.
Mereka juga mendesak pemerintah mengaudit seluruh lokasi karhutla di Kalteng, termasuk memeriksa status kepemilikan dan perizinan tata lahannya. Pihak yang terbukti bertanggung jawab diminta diproses sesuai hukum yang berlaku.
Selain itu, massa aksi menyerukan agar pejabat yang dinilai gagal menangani karhutla dan terbukti memiliki konflik kepentingan ditindak.
“Pecat dan adili seluruh pejabat yang gagal mengurus karhutla serta terbukti memiliki konflik kepentingan, termasuk menteri-menteri bermasalah, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni,” pungkasnya. (oiq)